Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto (pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, mengungkapkan pentingnya sinkronisasi anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 sebagai langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. 

Saat diwawancarai awak media pada Senin (18/11/2024) usai memberi sambutan dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Kukar. Bambang mengatakan proses sinkronisasi anggaran.

Lebih lanjut hal ini menjadi salah satu prioritas utama yang juga sejalan dengan arahan Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditegaskannya hal ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat dan akuntabel. 

“Setiap anggaran harus dialokasikan berdasarkan kebutuhan prioritas daerah, termasuk usulan tambahan untuk proyek strategis,” ujar Bambang kepada awak media  

Bambang menyebutkan salah satu proyek strategis yang menjadi perhatian adalah pembangunan pasar dan rumah sakit di Muara Badak. Kedua proyek tersebut dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Ia juga mengatakan bahwa anggaran tambahan untuk kedua proyek tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Bangar). 

“Kami akan memasukkan tambahan anggaran untuk pasar dan rumah sakit setelah pembahasan bersama TAPD dan Bangar selesai,” tuturnya

Ia juga menekankan bahwa pengelolaan proyek besar di Kukar akan dilakukan dengan profesionalisme tinggi untuk menghindari masalah keterlambatan atau proyek terbengkalai.

 “Semua proyek besar harus diselesaikan sesuai jadwal dengan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tandas Bambang.

Selain proyek besar, Bambang juga menyoroti pentingnya mendukung sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur desa melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran. 

Diakuinya sinergi antara TAPD dan Bangar sangat penting untuk menciptakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan mendukung visi pembangunan Kukar.

Bambang optimistis bahwa proses sinkronisasi anggaran ini akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. 

“Kami yakin bahwa kebijakan ini akan mempercepat pembangunan Kukar yang berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (adv/tan)